PANCASILA DALAM
PERSPEKTIF SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA
Dosen
Pengampu:
Noviani
Achmad Putri, S. Pd., M. Pd.
Oleh:
Kelompok
2
1.
Fitri Andriani (2101418067)
2.
Rina Isriaty (2101418071)
3.
Syahniar Aulia Pertiwi (2303418024)
4.
Nazilatul Azizah Zain (6101418125)
5.
Salma Harienda Putri (6101418133)
6.
Muhammad Alif N. R. (7211418127)
7.
Wirda Karina (7211418198)
8.
Verina Amelia H. (8111415324
Rombel
16
UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
Sekaran
Gunungpati Semarang, Telp: (024) 8508093, Email: humas@mail.unnes.ac.id
2018-2019
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Merupakan suatu fakta historis yang sukar dibantah, bahwa sebelum
tanggal 1 Juni 1945 yang disebut sebagai tanggal “lahirnya” Pancasila Ir.
Soekarno yang diakui sebagai tokoh nasional yang menggali Pancasila tidak
pernah berbicara atau menulis tentang Pancasila, baik sebagai pandangan hidup
maupun, atau apalagi, sebagai dasar negara. Dalam pidato yang beliau sampaikan
tanpa konsep pada tanggal tersebut, yang mendapat berkali-kali applause
dari para anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI), beliau menjelaskan bahwa gagasan tentang Pancasila tersebut terbersit
bagaikan ilham setelah mengadakan renungan pada malam sebelumnya. Renungan itu
beliau lakukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan Dr Radjiman
Wedyodiningrat, Ketua BPUPKI, tentang apa dasar negara Indonesia yang akan
dibentuk. Lima dasar atau sila yang beliau ajukan itu beliau namakan sebagai filosofische
grondslag.
Nilai-nilai essensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu : Ketuhanan,
Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan, dalam kenyataannya secara
objektif telah dimiliki oleh Bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum
mendirikan Negara. Proses terbentuknya Negara dan bangsa Indonesia melalui
suatu proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak zaman batu kemudian
timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad ke IV, ke V kemudian dasar-dasar
kebangsaan Indonesia telah mulai nampak pada abad ke VII, yaitu ketika
timbulnya kerajaan Sriwijaya di bawah Syailendra di Palembang, kemudian
kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan lainnya.
Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern dirintis oleh para pejuang
kemerdekaan bangsa, antara lain rintisan yang dilakukan oleh para tokoh pejuang
kebangkitan nasional pada tahun 1908, kemudian dicentuskan pada sumpah pemuda
pada tahun 1928.
B. Rumusan Masalah
1.
Bagaimanakah masa kejayaan nasional?
2.
Bagaimanakah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah?
3.
Bagaimanakah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus
1945?
4.
Bagaimanakah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan?
C. Tujuan
1.
Untuk mengetahui masa kejayaan nasional?
2.
Untuk mengetahui perjuangan bangsa Indonesia melawan
penjajah?
3.
Untuk mengetahui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17
Agustus 1945?
4.
Untuk mengetahui mempertahankan dan mengisi kemerdekaan?
BAB II
PEMBAHASAN
A. Masa Kejayaan Indonesia
1.
Perkembangan Singkat Kerajaan-Kerajaan Kuno di Indonesia
Hindu dan Budha telah berkembang di
Indonesia dilihat dari sejarah kerajaan-kerajaan dan peninggalan-peninggalan
pada masa itu antara lain prasasti, candi,
patung dewa, seni ukir, barang-barang logam. Pada Pada sekitar abad ke-5
berdirilah kerajan-kerajaan di Indonesia seperti kerajaan Kutai (Kalimantan
Timur) dan Tarumanegara (Jawa Barat). Berdasarkan bukti sejarah, agama Hindu
sangat berpengaruh pada masa itu. Penerimaan pengaruh hindu ini menurut ahli
juga di duga di sesuaikan dengan kepribadian sendiri. Penyesuaian ini
dibuktikan dengan ketika menerima masuknya kebudayaan-kebudayaan lain yang
masuk di Indonesia.
Pada abad ke-7 munculah
kerajaan Sriwijaya yang memegang peranan besar dalam politik di Asia Tenggara.
Kerajaan Sriwijaya terletak di Sumatera dan merupakan kerajaan maritim dengan
ketangguhan armada lautnya yang sehigga dapat menguasai kunci-kunci lalu lintas
di wilayah barat Indonesia, seperti Selat Sunda dan Selat Malaka, dan juga
membangun kerjasama dengan China di Asia Timur juga India di Asia Selatan.
Kemakmuran yang dicapai ini telah mendorong mengembangkan diri di bidang
kebudayaan. Perguruan Tinggi agama Budha berkembang dengan baik, bahkan
terkenal sampai luar negeri. Kerajaan terseebut mengalami masa kejaan dibawah
pimpinan raja Balaputra pada tahun 850M. Pada saat itu hubungan kerajaaan
Sriwijaya dengan India erat sekali, namun setelah itu kerajaan ini mengalami
kemunduran.
Kemudian empat abad berikutnya, munculah
kerajaan Majapahit yang terletak di sekitar Mojokerto, Jawa Timur. Sebelum
munculnya kerajaan Majapahit ini terdapat beberapa kerajaan kecil seperti:
Kalingga (abad ke VII), Sanjaya (abad VIII), Syailendra (abad VIII dan IX) .
Di Jawa Timur berkembanglah kerajaan
seperti, Kerajaan Isyana (abad IV), Darawangsa (abad X) , Airlangga (abad
XI), Kediri (abad XII), Singasari (abad
XIII). Kerajaan Singasari dengan raja terakhirnya yaitu Kertanegara, telah
berhasil membangun kerjasama dengan Kamboja. Sedangkan hubungan dengan China
tidak dapat berjalan lancar. Kemudian timbulah persengketa dengan China dan
diselesaikan dengan kekerasan oleh China di Kubilai Khan. Dalam peperangan ini
munculah Raja yang bernama Raden Wijaya (menantu Kertanegara) sebagai pemenang
dan kemudian mendirikan kerajaan Majapahit.
Kerajaan Majapahit dapat bertahan
dalam jangka waktu yang panjang (1293-1520). Kerajaan ini mencapai masa
kejayaannya pada pemerintahan Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada. Sebelum
menjabat menjadi patih, Gajah Mada telah menyelamatkan kerajaan ini dari
keruntuhan ketika kekuasaan negara di coup oleh Semi dan Kuti. Dengan semboyan
“Mitreka Satata” , diadakanlah hubungan persahabatan dengan negara-negara
tetangga, seperti Birma, Kamboja, dan lainnya. Wilayah kekuasaannya semakin
meluas hingga meliputi daerah Malaka, seperti Pahang, Langkasuka, Trenggano,
dan Tumasik.
Pada waktu itu agama Hindu dan
Budha hidup berdampingan secara damai. Empu Prapanca menulis “Nagarakertagama”
(1365), dan Empu Sutasoma mengarang “Sutasoma”. Dalam buku Sutasoma ini dapat
kita jumpai kalimat yang menjadi semboyan negara Indonesia, yaitu “Bhineka
Tunggal Ika”. Kalimat ini sebenarnya berbunyi seperti “Bhineka Tunggal Ika Tan
Hana Dharma Mangrwa” yang artinya “Walaupun berbeda, satu jua adanya sebab
tidak ada agama yang memiliki tujuan yang berbeda”. Hal ini menggambarkan
realitas kepercayaan dan keyakinan agama yang hidup pada waktu itu, yaitu agama
Hindu dan Budha. Toleransi umat beragama dijunjung tinggi oleh Majapahit
sebagai negara nasional. Namun dengan demikian disebabkan oleh kelemahan dalam
negeri sendiri (adanya perang saudara awal abad XV) mulailah kerajaan ini
runtuh dan mundur pada awal abad XVI (1520).
2. Perkembangan
Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia
Kerajaan islam pertama di indonesia
ialah Samudra Pasai (abad XIII).Bukti-bukti yang ada Sultan Malik Al Shaleh
adalah raja islam pertama di indonesia,kemudian digantikan Sultan Ahmad atau
Malik Al Tahit.
Setelah Samudra Pasai ditaklukan oleh Portugis
(1522) dan runtuhnya Malaka (1511) maka Aceh menjadi penting kedudukannya.Aceh
muncul sebagai kerajaan islam abad XIV,Sultan Ali Mughiyat Syah (1530) sebagai
raja pertama,digantikan Alaudin Riayat Syah (1588-1604),Ali Riayat Syah
(1604-1607) dan Sultan Muda Iskandar Muda (1607-1636) merupakan Sultan terkenal
dalam sejarah Aceh.
Demak awalnya masih di bawah kekuasaan
Majapahit,kemudian melepaskan diri tahun 1500.Pati Unus / Pangeran Sabrang Lor
(1518-1821) adalah pangeran yang pernah menerang Portugis di Malaka.Puncak
kejayaannya pada masa pemerintahan Trenggono (1521-1546).Fatahillah terkenal
sebagai panglimayang cakap dan menguasai Jawa Barat (Banten dan Jayakarta).
Banten (Selat Sunda) oleh Fatahillah
diserahkan kepada puteranya yaitu Hasanuddin.kemudian Banten berkembang menjadi
kerajaan islam yang berwibawa.Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1681) adalah sultan
yang terkenal dengan haluan politiknya yang tegas-tegas anti Belanda.
Di Maluku sudah berkembang agama
islam,sejak abad XVI.di kepulauan ini terkenal 4 kerajaan :
Jailolo,Ternate,Tidore,Bacan.Sultan Hairun (1570) dan Baab Ullah merupakan
sultan-sultan terkenal di Ternata.
Pada abad ke XVII raja Goa telah memeluk
islam.Raja Islam pertama di Goa ialah Alaudin (1591-1638).kemudaian diganti
oleh Sultan Hasanuddin (1654-1660).pada saat ini, kerajaan Goa beribukota di
Makasar.Sultan ini mempunyai haluan yang sangat keras terhadap penjajahan
Belanda.Ia terkenal sebagai “Ayam Jantan dari Timur” .
Setelah Demak runtuh,pajang sebagai
penerusnya,dengan Ki Joko Tingkir atau Hadiwijaya sebagai sultan-nya,tetapi
usia kerajaan ini sangat pendek (1556-1586).kemudian kekuasaan beralih ke
Mataram di bawah Sutowijoyo atau Senopati.Kerajaan ini mencapai puncaknya pada
masa Sultan Agung (1613-1645).Sultan Agung berhaluan politik keras menentang
Belanda.Tahun 1628 dan 1629 Batavia diserangnya.Namun akibat politik “devide et
impera” Belanda,Mataram berhasil diperlemah kekuasaannya,kemudian Mataram
dipecah menjadi 2 kekuasaan ialah Wilayah Susuhanan (Surakarta) dan wilayah Kasultanan
(Yogyakarta).
Persamaan kerajaan-kerajaan islam
di indonesia: Hampir seluruhnya berhaluan politik anti penjajahan,baik
penjajahanSpanyol,Portugis,maupun Belanda.Perlawanan-perlawanan yang dilakukan
merupakan bukti bahwa sejak semula bangsa Indonesia mencita-citakan kemerdekaan.
B.
Perjuangan
Bangsa Indonesia Melawan Penjajah
1. Perjuangan
Sebelum Abad XX
A. Perjuangan
melawan penjajah portugis
Perjuangan bangsa Indonesia terhadap
penjajah hampir dilakukan di seluruh wilayah Nusantara terutama di daerah yang
menjadi pusat kekuasaan penjajah. Perjuangan melawan portugis dilakukan oleh
rakyat Malaka, Johor, Aceh, Maluku, Demak, dan Sunda Kelapa
a) Perjuangan Rakyat Malaka
Pada tahun 1511 rakyat Malaka
dibawah pimpinan Sultan Mahmud Syah I melakukan perlawanan terhadap pendudukan
portugis. Namun akhirnya portugis dapat mendesak pasukan Malaka sehingga mereka
terpaksa menyingkir ke pulau Bintan. Malaka akhirnya jatuh ke portugis tahun
1511. Pada tahun 1526 pulau Bintan diserbu oleh portugis. Sultan Mahmud
Syah I kemudian lari ke Kampar hingga wafatnya pada tahun 1528.
b) Perjuangan Rakyat Johor
Pimpinan Alauddin Ri’ayat Syah II,
putra dari Sultan Mahmud Syah I, rakyat Johor melakukan perlawanan terhadap
Portugis mulai tahun 1530. Perjuangan ini kemudian dilanjutkan oleh Abdul Jalil
Syah I (1580-1597) yang dapat menangkis serangan Portugis.
c) Perjuangan Rakyat Demak
Dibawah pimpinan Dipati Unus pasukan
Demak (Jawa Tengah) pada tahun 1512-1523 melakukan perlawanan terhadap
Portugis. Dengan dibantu oleh armada Aceh, Palembang, dan Bintan, Dipati Unus
berusaha merebut kembali Malaka dari kekuasaan Portugis, namun tidak berhasil.
d) Perjuangan Rakyat Maluku
Portugis
mampu menaklukan Malaka pada tahun 1511, Portugis kemudian menuju ke Maluku
utara yang merupakan pusat rempah-rempah. Pada tahun 1912 Portugis melakukan
hubungan dagangdengan Sultan Hairun dari Ternate ternyata sikap Portugis
berusaha memonopoli perdagangan, memeras dan menindas rakyat, dan juga
melakukan penyebaran agama Kristen secara paksa terhadap penduduk Maluku utara
mendorong rakyat Maluku melakukan perlawanan. Pada pimpinan Sultan Hairun
rakyat Ternate melakukan perlawanan terhadap Portugis mulai tahun 1550. Dengan
mengadakan perundingan damai, Portugis menipu dan membunuh Sultan Hairun
sehingga membuat rakyat Terante semakin marah. Perjuangan rakyat Ternate
kemudian diteruskan oleh Sultan Baabullah, putra Sultan Hairun. Dibawah
pimpinan Sultan Baabullah, rakyat Ternate, Tidore, dan Halmahera bersatu padu
melawan Portugis pada tahun 1570 sampai 1575. Pada tanggal 28 Desember 1577
rakyat Ternate berhasil mengusir Portugis dari Ternate
e) Perjuangan Rakyat
Sunda Kelapa
Fatahilla
atau Paletehan seorang ulama dari Demak yang bertugas menyebarkan agama islam
di Jawa Barat memimpin rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap Portugis.
Pada tahun 1527 pasukan Fatahilla menyerang orang-orang Portugis di Sunda
Kelapa dan berhasil mengalahkannya. Portugis akhirnya kembali ke Malaka. Nama
Sunda Kelapa oleh Fatahilla kemudian diganti dengan nama Jayakarta (disingkat
menjadi Jakarta), yang berarti kemenangan akhir. Setelah kemenangan itu,
kemudian kerajaan Banten berdiri.
B. Perjuangan
Menentang Penjajah Belanda
Perjuangan bangsa menentang penjajah Belanda menggunakan
kekerasan senjata dimulai pada abad 17, abad ke 19 dan sampai awal abad ke 20.
Perjuangan yang dilakukan oleh Sultan agung dari Mataram dan Sultan Hasanuddin
dari Gowa Sulawesi Selatan membahas tentang beberapa perjuangan kemerdekaan
yaitu peperangan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, perang Padri dan
peperangan rakyat Aceh.
1. Perang
Diponegoro
Pangeran Diponegoro merupakan keluarga anggota kerajaan di
Yogyakarta namun ketika terjadi perselisihan diantara keluarga kerajaan yang
berkuasa yang juga turut dicampuri oleh Belanda ia bersama neneknya pindah ke
Tegalrejo sebuah desa dekat dengan Yogyakarta. Perang Diponegoro terjadi
diawali dengan persengketaan antara Belanda dan Pangeran Diponegoro.
Persengketaan terjadi ketika Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat
jalan ke tanah Tegalrejo tanpa seijin Diponegoro sehingga menimbulkan amarah
pada Diponegoro dan rakyatnya. Peristiwa yang terjadi pada 20 Juli 1825
itu ternyata tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak. Karena perdamaian
tidak tercapai, Belanda kemudian melakukan serangan terhadap pasukan
Diponegoro. Maka mulai pecahlah perang yang dikenal dengan perang Diponegoro.
2. Perang
Padri
Perang ini terjadi di Minangkabau Sumatera Barat. Bermula dari
pertentangan dua pihak dalam masyarakat, yakni antara kaum Padri dengan kaum
adat. Kaum Padri atau kaum ulama melakukan gerakan untuk memperbaiki keadaan
masyarakat Minangkabau dengan cara mengembalikan kepada ajaran Islam yang
murni, ternyata ini mendapat reaksi keras dari kaum adat yang ingin
mempertahankan kebiasaan mereka. Perang saudara makin meluas dan keadaan ini
dimanfaatkan betul oleh Belanda, terutama sesudah kaum adat meminta bantuan
kepada Belanda. Langkah Belanda bukan saja untuk melawan kaum Padri, tetapi
juga ditujukan untuk menanamkan kekuasaannya di Minangkabau. Pada tanggal 18
Februari 1821 dimulailah perang Padri melawan Belanda.
3. Perang
Aceh
Pada bulan Maret 1973 Belanda meminta Sultan Aceh yaitu Sultan
Muhammad Daud Syah untuk mengakui kedaulatan Hindia Belanda atas daerahnya.
Sultan Aceh tidak bersedia mengkuinya walaupun Belanda memintanya berulang kali.
Hingga pada tanggal 26 Maret 1873 datang maklumat perang dari pihak Belanda,
maka mulailah perang rakyat Aceh dalam memperjuangkan kemerdekaannya.
2. Pergerakan
Nasional (1908-1945)
a. Pengertian
Pergerakan nasional
adalah suatu bentuk perlawanan terhadap kepada kaum penjajah yang dilaksanakan
tidak dengan menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi menggunakan organisasi
yang bergerak di bidang social, budaya, ekonomi dan politik.
Pada awalnya, berdirinya
organisasi ini tidak ditujukan untuk perlawanan terhadap kaum penjajah, tetapi
organisasi-organisasi tersebut pada dasarnya didirikan dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan rakyat yang mengalami penderitaan akibat penjajahan, namun pada
akhirnya bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan. Hal yang demikian ini pula
yang menjadi faktor awal berdirinya berbagai macam organisasi pergerakan
nasional di Indonesia.
Pergerakan nasional
melawan penjajahan Belanda di Indonesia diawali pada permulaan abad ke-20,
dengan berdirinya organisasi Budi Utomo, Sarikat Islam dan berbagai macam
organisasi lainnya.
b. Faktor Pendorong
Munculnya Pergerakan Nasional
Ø Faktor Intern
1.
Penjajahan mengakibatkan terjadinya penderitaan
rakyat Indonesia.
2.
Kenangan akan kejayaan masa lalu..
3.
Lahirnya kelompok terpelajar yang memperoleh
pendidikan Barat dan Islam dari luar negeri.
4.
Lahirnya kelompok terpelajar Islam telah
menyadarkan bangsa Indonesia terjajah yang sebagian besar penduduknya beragama
Islam.
5.
Menyebarnya paham-paham baru yang lahir di
Eropa, seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan komunisme di negeri
jajahan (Indonesia) yang dilakukan oleh kalangan terpelajar.
6.
Muncul dan berkembangnya semangat persamaan
derajat pada masyarakat Indonesia dan berkembang menjadi gerakan politik yang
sifatnya nasional.
Ø Faktor Ekstern
1. Munculnya kesadaran
tentang pentingnya semangat kebangsaan, semangat nasional, perasaan senasib
sebagai bangsa terjajah, serta keinginan untuk mendirikan negara berdaulat.
2. Fase tumbuhnya anti
imperialisme tersebut berkembang bersamaan dengan atau dipengaruhi oleh
lahirnya golongan terpelajar yang memperoleh pengalaman pergaulan
internasional.
3. Paham-paham tersebut
pada dasarnya mengajarkan tentang betapa pentingnya persamaan derajat semua
warga negara tanpa membedakan.
4. Perang Dunia I
(1914-1919) telah menyadarkan bangsa-bangsa terjajah bahwa negara-negara
imperialis telah berperang di antara mereka sendiri. Perang tersebut merupakan
perang memperebutkan daerah jajahan.
5. Munculnya rumusan damai
mengenai penentuan nasib sendiri (self determination).
6. Lahirnya komunisme
melalui Revolusi Rusia 1917 yang diikuti dengan semangat anti kapitalisme dan
imperialisme Barat.
7. Munculnya nasionalisme
di Asia dan di negara-negara jajahan lainnya di seluruh dunia.
c. Organisasi Pergerakan
Nasional
1.
Budi Utomo (BU)
Budi utomo adalah suatu
organisasi yang didirikan oleh kalangan terpelajar di sekolah kedokteran yang
berasal dari priyayi Jawa yang "baru" atau priyayi rendahan. Mereka
memiliki pandangan bahwa pendidikan adalah kunci untuk kemajuan. Kelompok
inilah yang merupakan kelompok pertama pembentuk suatu organisasi yang
benar-benar modern.
Dr. Wahidin Sudirohusodo
adalah tokoh yang membidani lahirnya Budi Utomo melalui kegiatannnya menghimpun
dana beasiswa untuk memberikan pendidikan Barat kepada golongan priyayi Jawa.
Budi utomo sejak awal
berdiri sudah menetapkan bahwa bidang perhatian organisasi ini pada upaya
peningkatan pendidikan dan memajukan pendidikan masyarakat dengan memberi
kesempatan dan beasiswa bagi rakyat Indonesia untuk menempuh pendidikan.
Pada kongres Budi Utomo
yang diselenggarakan pada 3-5 Oktober 1908, Tirto Kusumo diangkat menjadi Ketua
Pengurus Besar. Dalam kongres ini, etnonasionalisasi semakin bertambah besar.
Selain itu, dalam kongres tersebut juga timbul dua kelompok, yaitu kelompok
pertama diwakili oleh golongan pemuda yang merupakan minoritas yang cenderung
menempuh jalan politik dalam menghadapi pemerintah kolonial.
2. Sarekat Islam (SI)
Sarekat Islam (SI) pada
awalnya bernama Sarekat Dagang Islam (SDI), yaitu perkumpulan bagi pedagang
Islam yang didirikan tahun 1911 di Solo, oleh H. Samanhudi. Organisasi ini
empunyai tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji Islam, serta
agar para pedagang Islam dapat bersaing dengan pedagang Barat maupun Timur
Asing. Sarekat Dagang Islam mengalami perkembangan cukup pesat,
Faktor lain yang
mempengaruhi pesatnya pertumbuhan perkumpulan pedagang Islam tumbuh pesat
terutama setelah Tjokroaminoto masuk dan kemudian menjadi pemimpin Sarekat
Dagang Islam. SDI berganti namanya menjadi Sarekat Islam (SI) pada tahun 1912.
SI mempunyai tujuan mengembangkan perekonomian guna mencapai kemajuan rakyat
yang nyata dengan jalan persaudaraan, persatuan, dan tolong menolong di antara
kaum muslimin. yang dipimpin oleh Semaun berpusat di Semarang dan berazaskan
komunis. Adapun SI Putih dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto yang berlandaskan
Islam.
3.
Indische Partiij
Indische Partiij
merupakan organisasi yang didirikan oleh orang Indo dan anggotanya juga
kebanyakan orang Indo, yaitu campuran orang Indo dengan Pribumi. Didirikan oleh
Dr. Ernest Francois Eugene Douwes Dekker pada 25 Desember 1912. Dr. Ernest
Francois Eugene Douwes Dekker adalah seorang keluarga jauh Edward Douwes Dekker
(Multatuli). Dia kemudian bekerja sama dengan dua orang, Tjipto Mangunkusumo
dan Suwardi Suryaningrat. Ketiga tokoh ini dikenal dengan sebutan Tiga
Serangkai.
4. Partai Komunis Indonesia (PKI)
Partai Komunis Indonesia
adalah organisasi pergerakan sosialis yang mengadopsi nilai-nilai perjuangan
komunisme dari Rusia. Pada awalnya organisasi ini bernama Indische Social
Demokratische Vereeniging (ISDV), yang kemudian berubah menjadi Partai Komunis
Indonesia pada tahun 1924.
Gerakan ini dipelopori oleh seorang Marxis Belanda Sneevliet yang ingin menyebarkan ajaran-ajaran Marxis di Indonesia, khususnya tentang manifesto-komunisnya. Konsep perjuangannya adalah mempertentangkan kelas antara kaum pribumi sebagai buruh dan penjajah sebagai kapitalisme Barat. Sneevliet adalah pendiri organisai Indische Social Demokratische Vereeniging (ISDV) (Dekker, 1993)
Gerakan ini dipelopori oleh seorang Marxis Belanda Sneevliet yang ingin menyebarkan ajaran-ajaran Marxis di Indonesia, khususnya tentang manifesto-komunisnya. Konsep perjuangannya adalah mempertentangkan kelas antara kaum pribumi sebagai buruh dan penjajah sebagai kapitalisme Barat. Sneevliet adalah pendiri organisai Indische Social Demokratische Vereeniging (ISDV) (Dekker, 1993)
5. Partai Nasional Indonesia (PNI)
Partai Nasional Indonesia didirikan oleh kaum
terpelajar, yang dipelopori oleh Soekarno. Berdiranya PNI, tidak terlepas dari
pengaruh dilarangnya PKI oleh pemerintah kolonial. Kaum terpelajar dan
intelektual serta tokoh-tokoh perjuangan lainnya berusaha memikirkan strategi
yang harus dijalankan untuk mencegah agar organisasi-organisasi baru tidak
terperangkap pada kendala yang sama.
7.
Partai Indonesia
(Partindo)
Partindo berasaskan non
kooperatif, konsep sosio-demokrasi dan sosio-nasionalisme dari Ir. Soekarno
diterima sebagai citacita yang dituju Partindo. Partindo adalah partai politik
yang menghendaki kemerdekaan Indonesia yang didasarkan prinsip menentukan nasib
sendiri, kebangsaan, menolong diri sendiri, dan demokrasi. Partindo menekankan
perjuangan radikal dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan penuh rakyat kecil.
7. Perhimpunan Indonesia
Perhimpunan Indonesia
adalah salah satu organisasi pergerakan nasional yang berdiri di negeri
Belanda. Perhimpunan Indonesia didirikan oleh mahasiswa Indonesia serta
orang-orang Belanda yang menaruh perhatian pada nasib Hindia Belanda yang
tinggal di Negeri Belanda. Perhimpunan Hindia atau Indische Vereeniging (IV)
berdiri pada tahun 1908, yang dibentuk sebagai sebuah perhimpunan yang bersifat
sosial. Organisasi ini merupakan ajang pertemuan dan komunikasi antar mahasiswa
Indonesia yang belajar di negeri Belanda.
8. Permufakatan
Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)
PPKI merupakan organisasi yang didirikan sebagai upaya untuk mengumpulkan berbagai macam organisasi sosial politik menjadi satu, agar bisa menjadi kekuatan yang sangat besar dalam melawan penjajah Belanda.
Terbentuknya gagasan tentang persatuan Indonesia dilatarbelakangi adanya kesadaran dikalangan tokoh-tokoh pergerakan nasional bahwa berjuang hanya melalui masing-masing organisasi pergerakan nasional tidak akan membawa hasil. Dengan perjuangan sendiri-sendiri akan mudah ditumpas oleh pemerintah kolonial. Terbukti, PKI yang melakukan pemberontakan sendiri juga telah gagal dan berakhir dengan dilarangnya partai politik tersebut.
PPKI merupakan organisasi yang didirikan sebagai upaya untuk mengumpulkan berbagai macam organisasi sosial politik menjadi satu, agar bisa menjadi kekuatan yang sangat besar dalam melawan penjajah Belanda.
Terbentuknya gagasan tentang persatuan Indonesia dilatarbelakangi adanya kesadaran dikalangan tokoh-tokoh pergerakan nasional bahwa berjuang hanya melalui masing-masing organisasi pergerakan nasional tidak akan membawa hasil. Dengan perjuangan sendiri-sendiri akan mudah ditumpas oleh pemerintah kolonial. Terbukti, PKI yang melakukan pemberontakan sendiri juga telah gagal dan berakhir dengan dilarangnya partai politik tersebut.
9. Partai Indonesia Raya (Parindra)
Parindra adalah salah satu organisasi yang didirikan sebagai upaya untuk mempersatukan persepsi di antara organisasi pergerakan nasional. Mereka menyadari bahwa hanya dengan persatuan, cita-cita kemerdekaan Indonesia dapat diwujudkan. Upaya tersebut terus dilakukan dalam rapat-rapat, diskusi, dan surat kabar.
Parindra adalah salah satu organisasi yang didirikan sebagai upaya untuk mempersatukan persepsi di antara organisasi pergerakan nasional. Mereka menyadari bahwa hanya dengan persatuan, cita-cita kemerdekaan Indonesia dapat diwujudkan. Upaya tersebut terus dilakukan dalam rapat-rapat, diskusi, dan surat kabar.
10. Gabungan Politik Indonesia (Gapi)
Sebelum Gapi dibentuk, tokoh-tokoh pergerakan nasional masih mencari jalan lain agar perjuangan mereka mencapai kemerdekaan segera dapat diraih. Ternyata jalan perjuangan kooperatif dan nonkooperatif masih menghadapi jalan buntu. Tindakan Belanda yang menutup jalan gerakan non kooperatif dan mengharuskan gerakan yang kooperatif untuk selalu meminta izin terhadap Belanda, telah membuat kesal bangsa Indonesia. Oleh karena itu, melalui Volksraad, partai-partai mengeluarkan petisi pada 15 Juli 1936.
Sebelum Gapi dibentuk, tokoh-tokoh pergerakan nasional masih mencari jalan lain agar perjuangan mereka mencapai kemerdekaan segera dapat diraih. Ternyata jalan perjuangan kooperatif dan nonkooperatif masih menghadapi jalan buntu. Tindakan Belanda yang menutup jalan gerakan non kooperatif dan mengharuskan gerakan yang kooperatif untuk selalu meminta izin terhadap Belanda, telah membuat kesal bangsa Indonesia. Oleh karena itu, melalui Volksraad, partai-partai mengeluarkan petisi pada 15 Juli 1936.
11. Gerakan dan Organisasi Pemuda
Organisasi pemuda yang didirikan pada awal abad ke-20 meliputi organisasi-organisasi yang didukung oleh para pemuda di daerah. Pasundan merupakan organisasi semacam Budi Utomo bagi orang Sunda.
Organisasi pemuda yang didirikan pada awal abad ke-20 meliputi organisasi-organisasi yang didukung oleh para pemuda di daerah. Pasundan merupakan organisasi semacam Budi Utomo bagi orang Sunda.
Jong
Islamieten Bond, dan Perkumpulan Pemuda Theosofi. Walaupun tidak berhasil
membuat fusi, mereka telah sepakat tentang paham persatuan. Baru pada 28
Oktober 1928 pada Kongres Pemuda II di gedung Indonesische Club Kramat No. 106
Jakarta, dapat dipadukan semua organisasi pemuda menjadi satu kekuatan
nasional. Kesepakatan tersebut diikuti dengan ikrar satu nusa, satu bangsa, dan
satu bahasa yang terkenal dengan Sumpah Pemuda, yang isinya:
1. Kami Putra dan Putri
Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia.
2. Kami Putra dan Putri
Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia.
3. Kami Putra dan Putri
Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.
12. Gerakan Wanita
Pergerakan nasional Indonesia tidak hanya di bidang politik melainkan juga sosial dan wanita. Salah seorang tokoh wanita yang menyuarakan pentingnya emansipasi antara pria dan wanita adalah RA.
Kartini. Dia kemudian dinggap sebagai pelopor gerakan emansipasi yang dalam tulisan-tulisannya menuntut agar wanita Indonesia diberi pendidikan karena mereka memikul tugas sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anaka-naknya.
Pergerakan nasional Indonesia tidak hanya di bidang politik melainkan juga sosial dan wanita. Salah seorang tokoh wanita yang menyuarakan pentingnya emansipasi antara pria dan wanita adalah RA.
Kartini. Dia kemudian dinggap sebagai pelopor gerakan emansipasi yang dalam tulisan-tulisannya menuntut agar wanita Indonesia diberi pendidikan karena mereka memikul tugas sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anaka-naknya.
Buku
Kartini yang diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang adalah buku yang berisi
kumpulan surat-surat Kartini tentang berbagai buah pikirannya. Buku ini ditulis
oleh Abendanon pada 1899. Isinya antara lain tentang posisi wanita dalam
keluarga, adat istiadat, dan keterbelakangan wanita. Memajukan wanita Indonesia
serta mengadakan gabungan yang berhaluan kooperatif. Hasil kongres yang
terpenting adalah dibentuknya federasi perkumpulan wanita, bernama Perikatan
Perempuan Indonesia (PPI).
Kongres Perempuan Indonesia II diadakan membicarakan tentang masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Dalam konggres tersebut, pergerakan wanita Indonesia mendapat perhatian dari Komite Perempuan Sedunia yang berkedudukan di Paris.
Kongres Perempuan III berlangsung 1938, menyetujui suatu rencana undang-undang perkawinan modern, membicarakan masalah politik, antara lain hak pilih dan dipilih bagi kaum wanita untuk Badan Perwakilan. Selain itu, kongres memutuskan pada 22 Desember menjadi Hari Ibu, dengan menyatakan bahwa peringatan Hari Ibu tiap tahun diharapkan akan menambah kesadaran kaum wanita Indonesia akan kewajibannya sebagai Ibu Bangs
Kongres Perempuan Indonesia II diadakan membicarakan tentang masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Dalam konggres tersebut, pergerakan wanita Indonesia mendapat perhatian dari Komite Perempuan Sedunia yang berkedudukan di Paris.
Kongres Perempuan III berlangsung 1938, menyetujui suatu rencana undang-undang perkawinan modern, membicarakan masalah politik, antara lain hak pilih dan dipilih bagi kaum wanita untuk Badan Perwakilan. Selain itu, kongres memutuskan pada 22 Desember menjadi Hari Ibu, dengan menyatakan bahwa peringatan Hari Ibu tiap tahun diharapkan akan menambah kesadaran kaum wanita Indonesia akan kewajibannya sebagai Ibu Bangs
C. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia: 17 Agustus
1945
Tanggal 17 Agustus 2018 merupakan
tanggal istimewa bagi bangsa Indonesia karena pada tanggal tersebut Republik
Indonesia mulai berdiri, yaitu dikumandangkannya kemerdekaan Republik Indonesia
oleh plokamator Ir. Soekarno dan Moh. Hatta. Untuk memahami apa tersirat
didalamnya harus mengetahui peristiwa – peristiwa yang melatarbelakangi.
Terjadinya Perang Pasifik, yaitu
tanggal 6 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hirosima, Jepang
dan tanggal 9 Agustus 1945 dijatuhkan di kota Nagasaki, Jepang. Kemudian,
Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Keadaan ini dimanfaatkan
Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya, meskipun Jepang telah
memberikan janji kemerdekaan dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI.
Sukarno dan Hatta diterbangkan ke
Dalat Vietnam bertemu Marsekal Terauchi, mereka dikabarkan bahwa Jepang berada
diambang kekalahan dan Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.
Namun, tanggal 10 Agustus 1945, Sutan Syahrir mendengar dari radio bahwa Jepang
menyerah pada Sekutu, lalu golongan muda bersiap – siap untuk mempersiapkan
kemerdekaan RI dan menolak segala bentuk kemerdekaan dari Jepang.
Pada tanggal 14
Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan (vacuum of power). Sutan Sjahrir, Wikana,
Darwis, dan Chaerul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah
mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak
golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun
golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya
pertumpahan darah pada saat proklamasi. Terjadilah peristiwa Rengasdengklok.
Penculikan Sukarno
dan Hatta pada tanggal 16 Agustus dini hari oleh golongn muda ke
Rengasdengklok, agar mereka tidak terpengaruh oleh pihak Jepang. Perundingan antara golongan muda dan golongan
tua dalam penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul
02.00 - 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis diruang makan di laksamana
Tadashi Maeda jln Imam Bonjol No 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah
Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi
ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B.M Diah Sayuti Melik,
Sukarni dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks
proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa
Indonesia. Teks Proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Melik. Pagi
harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56.
Acara dimulai pada pukul 10:00 WIB dengan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan indonesia oleh
Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih,
yang telah dijahit oleh bu Fatmawati, lalu dikibarkan oleh Latief dengan
iringan Lagu Indonesia Raya dibantu oleh Soehoed.
Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang berabad – abad
lamanya dan didorong oleh Amanat Penderitaan Rakyat yang berjiwa Pancasila
telah mencapai titik kulminasinya pada drtik Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus
1945. Proklamasi tersebut merupakan salah satu sarana untuk merealisasikan
tujuan nasional, serta untuk ikut membentuk “dunia baru” yang damai dan abadi,
bebas dari segala penghisapan manusia oleh manusia dan bangsa oleh bangsa.
Putusan sepihak
yang diambil bangsa Indonesia ini membuktikan bahwa kemerdekaan Bangsa
Indonesia bukan sebagai hadiah Jepang. Melainkan kemerdekaan atas dasar
perjuangan dengan kekuatan sendiri.
D.
Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan
1. Masa 1945 Sampai dengan 1949
Setelah bangsa
Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945
dan disahkannya UUD 1945 (18 Agustus 1945) sebagai konstitusi negara serta
Pancasila sebagai dasar negara, perjuangan pada masa pasca proklamasi adalah
adalah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, melaksanakan konstitusi negara
dan dasar negara Pancasila yang telah disepakati bersama (Mawarti Djoened
Poesponegoro (VI), 1983; AT Soegito dkk., 1995:69)
Pada tanggal 29
September 1945, Belanda bersama Skutu dan dengan mengatasnamakan Palang Merah
Internasional mendarat di Surabaya untuk mengurus orang-orang Belanda bekas
tawanan tentara Jepang, dan kemudian dilanjutkan usaha untuk mnguasai kembali
Indonesia. Akibatnya, antara Pemerintah Republik Indonesia dan NICA saling
berusaha menguasai wilayah Indonesia secara de facto.
Begitulah
konstelasi politik sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 agustus 1945,
membawa konsekuensi bagi bangsa dan negara Indonesia untuk berjuang dalam
rangka mempertahankan dan menguasai de facto ataswilayahnya.
Masa 1945-1949
segala perhatian bangsa dan Negara Indonesia dicurahkan utuk memenangkan perang
kemerdekaan. Sistem pemerintahan dan kelembagaan yang ditentukan dalam UUD 1945
belum dapat dilaksanakan, bahkan terus berlaku ketentuan aturan Peralihan Pasal
IV UUD 1945 yang mengatakan bahwa: Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut UUD ini,
segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional.
Masa 1945-1949
tersebut telah terjadi satu penyimpangan konstitusional, yaitu perubahan sistem
kabinetpresidensil menjadi kabinet parlementer. Perubahan ini berdasarkan usul
badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat tanggal 11 November 1945. Usul
tersebut disetujui oleh Presiden dan kemudian diumumkan dengan Maklumat
Pemerintah tanggal 14 November 1945.
Sejak lahirnya
Maklumat Pemerintah 14 November 1945, maka di Indonesia berlangsung
pertanggungjawaban menteri-menteri kepada parlemen. Dengan kata lain, sejak itu
berlangsung sistem kabnet parlementer. Ini berarti kepala pemerintah
(eksekutif) dipegang leh perdana menteri sebagai pimpinan kabinet. Secara
bersama-sama atau sendiri-sendiri, perdana menteri dan menteri bertanggungjawab
kepada KNIP yang berfungsi DPR, tidakbertanggungjawab kepada presiden seperti
dikehendaki oleh UUD 1945.
Bagi bangsa
Indonesia hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak yang harus tetap
dibela dan dipertahankan, serta harus diperjuangkan dengan segala
konsekuensinya sebagai negara yang telah merdeka dan berdaulat. Sikap seperti
ini terbukti dengan munculnya perlawanan-perlawanan rakyat terhadap tentara
Inggris dan NICA di setiap daerah yang mereka datangi. Pertempuran terjadi di
mana-mana.
Munculnya
perlawanan yang sengit dari rakyatIndonesia, memaksa Belanda untuk mengadakan
perundingan dengan pemerintah Indonesia. Perundingan-perundingan berhasil
menghasilkan perjanjian-perjanjia, meskipun oleh Belanda sering dilanggar dan
dikhianati.
Setelah melalui
perjuangan yang panjang, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, namun
bangsa Indonesia harus menerima berdiriya negara yang tidak sesuai
dengancita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak sesuai kehendak UUD 1945.
Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Negara Indonesia Serikat
(Republik Indonesia Serikat) berdasarkan Knstitusi RIS.
2. Masa 1949 Sampai dengan 1950
Berdasarkan hasil KMB
dan konstitusi RIS, dibentuklah suatu negara federal yang bernama Republik
Indonesia Serikat. RIS terdiri ari negara-negara bagian dan kesatuan
kenegaraan.
RIS dalam waktu yang
singkat mulai goyah, karena tidak didukung oleh rakyat. Sistem federal
bagaimanapun juga dianggap oleh rakyat sebagai alat Belanda untuk memecah belah
bangsa Indonesia supaya Belanda dapat tetap berkuasa di Indonesia. Dasar
pembentukannya sangat lemah dan tidak didukung oleh suatu ikatan ideologi yang
kauat dan satu tujuan kenegaraan yang jelas, dan tanpa dukungan rakyat.
Rancangan konstitusi
RIS yang mendasari landasan lahirnya Negara RIS, disusun oleh Delegasi RI dan
wakil-wakil BFO di bawah pengawasan PBB. Konstitusi RIS merupakan:
1. Konstitusi RIS menentukan negara berbentuk Serikat
(federalistis) yang dibagi-bagi dalam 16 daerah bagian
2. Konstitusi RIS menentukan suatu sifat pemerintahan yang
liberalistis atau pemerintah yang berdasarkan demokrasi parlementer
3. Mukadimah konstitusi RIS telah menghapuskan semangat jiwa,
maupun isi Pembukaan UUD Proklamasi.
Konstitusi RIS menyimpang dari isi jiwa dan cita-cita bangsa
Indonesia, oleh karena itu kemudian lahirlah gerakan-gerakan yang bersifat
unitaristis. Gerakan ini mempunyai dasar berpijak secara konstitusional ialah
berdasar pada pasal 43 dan 44 Konstitusi RIS sendiri. Walaupun secara formal
gerakan ini belum mendapat dukungan secara baik dari pihak parlemen dan senat
RIS, tetapi gerakan yang didorong oleh hasrat dan cita-citapersatuan sudah
tidak dapat dikendalikan lagi, kemudian terjadilah penggabungan-penggabungan
secara fisik kepada Republik Indonesia. Sehingga di dalam Negara RIS tinggal 3
negara bagian yang besar yaitu: Negara Bagian RI, NIT, NST.
Akhirnya NIT dan NIS memutuskan memberi kuasa penuh kepada
pemerintah pusat RIS untuk berunding atas nama mereka dengan negara bagian RI
tentang pembentukan negara kesatuan. Perundingan itu menghasilakan Piagam
Persetujuan RIS-RI Mei 1950.
Demikian seluruh rakyat Indonesia menghendaki kembalinya
Negara Kesatuan Repunblik Indonesia seperti yang dicita-citakan sejak
proklamasi kemerdekaan. Akhirnya berkat kesadaran para pemimpin RIS dengan
dipelopori oleh pemmpin-pemimpin yang “Republiken” maka pada tanggal 17 agustus
1950 negara federal RIS kembali menjadi NKRI.
3. Masa 1950 Sampai dengan 1959
CIRI.
1. Sistem
pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan Parlementer
2. Menteri
bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah
3. Presiden
bisa dan berhak berhak membubarkan DPR
4. Perdana
Menteri diangkat oleh Presiden
KEBERHASILAN.
1.
Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk
pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat, Indonesia masuk PBB (Kabinet
Natsir)
2. Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun
1955 ( Kabinet Ali Sastroamijoyo I)
3. Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis
pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih
konstituante). (Kabinet Burhanuddin Harahap )
4.
KEGAGALAN.
1.
Pertama, instabilitas
Negara karena terlalu sering terjadi pergantian kabinet. Hal ini menjadikan
pemerintah tidak berjalan secara efisien sehingga perekonomian Indonesia sering
jatuh dan terinflasi.
2.
Kedua, praktik korupsi
meluas. Pada masa ini tidak tindak pidana korupsi tidak bisa ditangani karena dari
oknum partai maupun oknum pemerintahan tidak luput dari melakukan korupsi.
3.
Ketiga, kesejahteraan
rakyat terbengkalai karena pemerintah hanya terfokus pada pengembangan bidang
politik bukan pada ekonomi.
4. Masa 1959 Sampai dengan 1965
CIRI.
1. Dominasi
kekuasaan presiden
2. Peran
Partai Politik Dibatasi
3. Peran
Militer Semakin Kuat
4. Berkembangnya
Paham Komunisme
5. Anti
Kebebasan Pers
6. Sentralisasi
Pihak Pusat
KEBERHASILAN.
1. Mampu
membangun integritas nasional
2. Kembalinya
Irian Barat
3. Pelopor
Non Blok dan Pemimpin Asia Afrika
KEGAGALAN.
1. Terjadinya
Pertentangan Ideologi
2. Kehidupan
Politis Tidak Demokratis
3. Penataan Kehidupan Konstitusi Tidak berjalan
5. Masa 1966 Sampai dengan 1998
Dalam upaya menegakkan kemurnian
pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, maka dibentuklah Front Pancasila oleh
beberapa partai politik dan organisasi massa. Adapun partai politik dan
organisasi massa yang tergabung dalam Front Pancasila adalah: NU, PSII,
Parkindo, Partai Katholik, IPKI, Perti, Muhammadiyah, Soksi, dan lain-lain.
Front Pancasila dimaksudkan sebagai persatuan dan kesatuan rakyat pendukung
Pancasila. Bersama-sama dengan KAMI, Front Pancasila muncul sebagai pendukung
Orde Baru dan mempelopori tuntutan yang lebih luas yang menyangkut penataan
kembali kehidupan kenegaraan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. (Mawarti
Djoened Poesponegoro).
Mula-mula tuntutan yang dilancarkan
oleh berbagai golongan masyarakat bernada lunak. Namun lama-kelamaan tuntutan
itu semakin keras. Tuntutan untuk membubarkan PKI kemudian ditegaskan oleh
KAMIdengan Tritura pada tanggal 12 Januari 1966. Ini berarti bahwa tuntutan
yang dilancarkan tidak hanya terbatas dalam bidang politik saja, melainkan
sudah meluas ke bidang pemerintahan dan ekonomi.
Presiden Soekarno mengeluarkan
Surat Sebelas Maret 1966 kepada Letnan Jendral Soeharto, setelah masyarakat
melalui berbagai angkatan menurut pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara
murni dan konsekuen, dengan semboyan Tri Tuntutan Rakyat yang berisi: (1)
Bubarkan PKI; (2) Bersihkan kabinetdari unsur-unsur PKI; (3) Penurunan harga.
Pemegang supersemar, membubarkan
PKI dan ormas-ormasnya serta mengamankan 15 orang menteri yang berindikasi
G30S/PKI (12 Maret 1966), sidang-sidang MPRS segera dilaksanakan:
a.
Sidang MPRS IV Tahun
1966 (21 Juni – 5 Juli 1966)
b.
Sidang IstimewaMPRS
1967 (1-12 Maret 1967) dan
c.
Sidang MPRS V Tahun
1968 (21-27 Maret 1968)
Sidang-sidang MPRS dilaksanakan
sebagai usaha koreksi secara konstitusional terhadap penyimpangan-penyimpangan
yang dilakukan oleh orde lama, danuntuk
meletakkan stategi perjuangan orde baru. Oleh karena itu, sejak 6 juni 1968
dibentuk kabinet pembangunan I dengan tugas utama melaksanakan pembangunan lima
tahun I, yang kemudian menjadi awal dari rangkaian pembangunan lima tahun
berikutnya untuk mencapai sasaran pembangunan jangka panjang I (1969-1999).
Pemilihan umum orde baru
dilaksanakan pada tahun 1971 dan berhasil menyusun keanggotaan badan-badan
legislatif tingkat daerah dan pusat. MPR sebagai hasil dari pemilu 1971,
mengadakan sidang pada tahun 1973. Sidang umum MPR 1973 berhasil memilih
presiden dan wakil presiden, menetapka GBHN 1973 serta diikuti kabinet
pembangunan II oleh presiden terpilih, bertugas melaksanankan pelita II.
Demikian seterusnya, mekanisme ini
berlangsung setiap lima tahun sekali, Pemilu 1997 sebagai pemiluterakhir pada
masa orde baru.
6. Masa 1998 Sampai dengan sekarang
a. Tuntutan Reformasi
Reformasi adalah gerakan pembaharuan radikal untuk memperbaiki kehidupan di bidang sosial,
politik, atau agama (KBBI). Dengan demikian reformasi pada hakikatnya merupakan
gerakan penggantian susunantatanan perikehidupan lama dengan tatanan
perikehidupan baru yang diaturberdasarkan supremasi hukum. Reformasi yang
digalang sejak 1998 merupakan formasi menuju Indonesia baru dengan tatanan yang
disusun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu, perlu disusun agenda reformasi yang jelas dengan penetapan
skala prioritas, penahapan pelaksanaan, dan kontrol sehingga tujuan dan
sasarannya dapat tercapai secara optimal.
Atas kesadaran rakyat yang dipelopori paramahasiswa dan para
cendekiawan, maka lahirlah gerakan reformasi dengan tujuan memperbaruhi tatanan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sesuai dengan
nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Agenda reformasi yang disuarakan para
mahasiswa dan para cendekiawan adalah sebagai berikut: (1) adili Presiden
Soeharto dan kroni-kroninya, (2) Amandemen UUD 1945, (3) penghapusan dwifungsi
ABRI, (4) laksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya, (5) tegakkan supremasi
hukum, dan (6) wujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN.
Sementara, dalam suasana krisis dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, Presiden Soeharto tetap melantik kabinet Pembangunan VII pada awal
bulan Mei 1998, sehingga mengundang keprihatinan rakyat. Pada awal bulanMei
1998, mahasiswa di berbagai daerah melakukan unjuk rasa dan aksi keprihatinan
dengan mengajukan berbagai tuntutan, di antaranya: (1) turunkan harga sembako,
(2) hapuskan KKN, (3) turunkan Soeharto dari kursi kepresidenan.
b. Pembinaan Karakter Bangsa
Kelemahan karakter dan kekuatan batin sebagai titi tolak
pelaksanaan pembinaan karakter bangsaharus dipahami secara tepat dan objektif.
Persoalan itu harus dikaji melalui:
1. Tahap exploring, yaitu upaya untuk mencari atau menemukan
faktor-faktor yang diperkirakan sebagai penyebab lemahnya karakter bangsa,
khususnya generasi muda.
2. Tahap berikutnya adalah stengtheningg, yaitu upaya untuk
memperkuat karakter bangsa.
3. Tahap empowering, yaitu upaya pemberdayaan karakter sebagai
dasar pengembangan sikap dan perilaku bangsa yang ssuai dengan norma-norma
kehidupan.
c. Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila
Revitali Pancasila sebagai dasar negara harus diarahkan pada
pembinaan moral, sehingga moralisasi Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar
dan arah dalam upaya mengatasi krisis dan gejala disintegrasi. Moralitas juga
memerlukan hukum karena keduanya terdapat korelasi. Moralitas yang tidak didukung
oleh hukum kondusif akan terjadi penyimpangan, sebaliknya, ketentuan hukum
disusun tanpa alasan moral akan melahirkan sesuatu yang bertentangan dengan
nilai-nilai luhur Pancasila.
Bangsa Indonesia dihadapkan pada perubahan, tetapi tetap
harus menjadi akar-budayanya. Setiap bangsa mempunyai daya preservasi dan di satu pihak daya
progesi di lain pihak. Revitalisasikan Pancasila sebagai dasar negara dalam MPK
Pendidikan Pancasila harus diarahkan pada:
a. Dalam perspektif spiritual, untuk meletakkan landasan etik,
moral, religius sebagai dasar dan arah pengembangan profesi.
b. Dalam perspektif akademis, menunjukkan bahwa MPK Pendidikan
Pancasila adalah aspek being, tidak sekedar aspek having.
c. Dalam perspektif kebangsaan, menumbuhkan
kesadarannasionalisme.
d. .dalam perspektif mondial, menyadarkan manusia dan bangsa
harus siap menghadapi dialektikanya perkembangan dalam masyarakat dunia yang
“terbuka”.
d. Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila
Permasalah
serius yang sedang dihadapi bangsa ini adalah substansi nilai-nilai Pancasila
tidak lagi tercermin dalam kehidupan nyata masyarakat Indonesia dalam kehidupan
pribadi, berbangsa, dan bernegara. Pancasila hanya menjadi simbol dan kata
indah tanpa makna.benar secara yurisdis formal Pancasila adalah sumber dari
segala sumber hukum negara, namun berbagai produk undang-undang pun jauh dari
jiwa dan semangat Pancasila. Gempuran moderisasi dan globalisasi dengan
berbagai isu yang menyertainya menjadikan bangsa Indonesia terlena dan
kehilangan kepribadiannya sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila.
Jika dibiarkan berlarut-larut, permasalah semacam ini akan menghancurkan
kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia yang kita cita-citakan.
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita
kemerdekaan berlangsung beraabad-abad. Sejarah perumusan Pancasila erat
kaitannya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kerajaan sriwijaya
pemerintah Kerajaan Sriwijaya dipegang oleh Dinasti Syailendra. Kerajaan
Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya dengan bantuan Arya Wiraraja. Penjajahan
barat dan perlawanan fisik (Abad XVII –XX) yaitu Portugis dan Belanda.
Perlawanan terhadap Belanda: hasanuddin (Makasar) 1660 danJelantik (Bali) 1850.
Pergerakan
Nasioanl/kesdaran Bangsa Indonesia (Abad XX). Awal pergerakan nasional.
Perkembangan Budi Utomo, Hari Kebangkitan Nasional, INDISCHE
PARIJ, 1912, PARTAI NASIONAL INDONESIA, 1928, SUMPAH PEMUDA (28 Oktober 1928),
dan keputusan kongres pemuda Indonesia II (8=28 Oktober 1928). Penjajahan Jepang (9 Maret 1942).
Proses perumusan dan pengesahan pancasila dan pembentukan BPUPKI. Rumusan
pancasila pada pembukaan UUD 1945 serta pancasila yang otentik adalah yang
tercantum dalam UUD 1945. Pembukaan UUD 1945tidak dapat diubah. Perubahan
konstitusi di Indonesia dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
B. SARAN
Saran dari penyusun
yaitu bagi para pembaca dan rekan-rekan yang lain agar mampu mengamalkan
pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah makalah ini sebagi sarana
yang dapat mendorong para mahasiswa berfikir aktif dan kreatif serta untuk
menumbuhkan jiwa nasionalisme.
DAFTAR PUSTAKA
Suprayogi dkk, 2018. Pendidikan pancasila. Semarang: UNNES
PRESS